PPG dalam Jabatan

 

Program PPG dalam Jabatan merupakan program pendidikan profesi, dengan level 7 pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  Sesuai Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Program PPG dalam Jabatan diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan, yang menuntut standar kompetensi lulusan yang berbeda dengan program sarjana atau sarjana terapan. Standar kompetensi lulusan (SKL) Prodi PPG yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Prodi PPG.

Siap-siap, Bakal Ada Mutasi Besar-besaran Guru SMA-SMK

GORONTALO - Pemprov Gorontalo akan melakukan mutasi besar-besarn jajaran guru SMA/SMK termasuk para kepala sekolah.

Kurang lebih ada 95 SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Gorontalo, yang sebelumnya menjadi urusan pemkab/pemko.

Juru Bicara Pemprov Gorontalo, Ghalieb Lahidjun mengatakan, pelaksanaan mutasi kepala sekolah (Kepsek) maupun guru ini dilakukan dengan menganut sistem pemerataan guru. Dengan begitu, mutasi tidak lagi hanya berada pada seputaran kabupaten atau kota.

Namun, bisa jadi digeser ke sekolah-sekolah pada kabupaten lain, termasuk daerah-daerah terpencil. Hal ini pula yang sedang direncanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora).

Terdapat lebih kurang 2.500 orang guru PNS pada SMA/SMK se-Provinsi Gorontalo itu. Dari jumlah tersebut, ada beberapa sekolah yang kelebihan guru, ada pula yang kekurangan guru.

“Cara satu-satunya melakukan pemerataan guru adalah dengan dilakukan mutasi,” ujar Ghalieb Lahidjun.

Terpisah, Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo DR.Weni Liputo, Senin (24/7) mengatakan, untuk mutasi di lingkungan Dikbudpora terutama para guru, Dinas mengacu pada ketentuan formasi guru sesuai PP 74 tahun 2008, dimana mutasi guru dengan tugas tambahan kepala sekolah sesuai dengan masa kinerja.

"Orientasinya pada distribusi guru sesuai kebutuhan sekolah yang secara efektif, normatif dan pemerataan kualitatif dan kuantitatif khususnya yang berstatus ASN," ujar Weni Liputo.

reff: jpnn

Anggaran Pendidikan Anak Usia Dini Ditambah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pendidikan universal untuk anak usia dini akan menjadi prioritas pemerintah tahun depan. Saat ini dari anggaran pendidikan Rp 39 triliun, sebanyak Rp 21 triliun dialokasikan untuk pendidikan dasar. Sedangkan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) tidak sampai Rp 3 triliun.

“Pola anggaran pendidikan sepertinya harus diubah. Selama ini anggarannya fokus pada pendidikan dasar. Untuk PAUD sangat kecil padahal pendidikan dimulai sejak usia dini," kata Muhadjir dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (25/7).

Dia berjanji tahun depan anggaran PAUD akan ditambah. Bahkan untuk mendukung program nasional dan melaksanakan implementasi prioritas SEAMEO, Indonesia akan mendirikan Regional Centre ketujuh yaitu SEAMEO Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) di Lembang, Jawa Barat

“Pendirian SEAMEO CECCEP ini sesuai persetujuan 11 menteri pendidikan Asia Tenggara,” kata Muhadjir.

Lembaga serupa sudah dibuat di Singapura dan Malaysia. Indonesia baru dibangun tahun ini, melengkapi enam lembaga pendidikan lainnya.

"Ini sejalan dengan program pendidikan karakter di mana keluarga menjadi salah satu pusat pendidikan. Dengan sekolah lima hari, keluarga akan diberikan ruang cukup dua hari untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Sekolah akan menjadi pusat manajemen," tandasnya.(esy/jpnn)