KUNINGAN – Revolusi pendidikan selain moratorium UN yang
menjadi viral baru-baru ini, kini muncul wacana lain yakni moratorium program
studi Perguruan Tinggi, hal ini karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Dikutip dari jpnn, menurut Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti
Ali Ghufron Mukti, hal ini adalah untuk menghindari menumpuknya pengangguran
terbuka.
"Yang dibutuhkan pembangunan sekarang adalah prodi
teknik dan kemaritiman. Namun, lulusannya malah tidak ada. Yang banyak justru
lulusan dari prodi yang tidak matching dengan pembangunan," ungkap
Ghufron, Selasa (6/12).
Data Kemenristek Dikti menyebutkan, ada 10 prodi yang
tertinggi lulusannya. Antara lain:
1.
Pendidikan Guru SD jumlah lulusan 82.259 dari
208 PT,
2.
Manajemen 66.617 dari 822 PT,
3.
Kebidanan 47.294 dari 643 PT,
4.
Akuntasi 42.361 lulusan dari 615 PT,
5.
Teknik Informatika dari 34.768 dari 440 PT,
6.
Keperawatan sebanyak 27.221 dari 419 PT,
7.
Manajemen Informatika sebanyak 27.100 dari 318
PT,
8.
Ilmu Keperawatan 25.527 lulusan dari 308 PT,
9.
Ilmu Hukum 24.970 lulusan dari 391 PT, dan
10. Pendidikan
Bahasa Inggris sebanyak 23.929 dari 296 PT.
"Kalau dilihat dari data ini menunjukkan jumlah bidan
dan manajemen sangat banyak lulusan. Kebutuhan bidan tidak terlalu banyak tapi
terus saja dibuka prodinya. Sudah saatnya prodi kebidanan dimoratorium,"
tegasnya.
Dia pun meminta perguruan tinggi tidak semaunya membuka
prodi. Prodi harus disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman.
Reff : JPNN
Share this
